Tangerang, Jurnalistik UMT – Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi Mimbar Bebas di Plaza UMT, Rabu (16/10/2024). Aksi ini bertujuan mengajak mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berperan aktif sebagai oposisi.
Dalam aksi tersebut, para peserta mengenakan pakaian kasual mahasiswa seraya menyuarakan orasi dengan penuh semangat. Anton, salah satu anggota BEM, memimpin orasi sambil mengangkat tangan kirinya dan berteriak lantang.
“Hidup mahasiswa!” sorak Anton yang disambut kalimat sorakan serupa dari para peserta aksi lainnya.
Presiden Mahasiswa UMT, Asrul, menyampaikan harapannya agar mahasiswa lebih sadar akan kegagalan Jokowi selama dua periode pemerintahan.
“Artinya harus dicek, kesalahan-kesalahan Jokowi selama dia memimpin, apakah benar-benar terbukti atau tidak. Makanya diksinya mengadili. Karena Jokowi pun bukan Tuhan, artinya dia tidak tanpa salah, dia pasti punya salah,” kata Asrul.
Asrul dan jajarannya menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas persoalan yang dihadapi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.
“Maka pertanggungjawabannya terhadap rakyat Indonesia itu apa? Itu lah yang mau kita sadarkan sebetulnya, bahwa dua periode ini, 10 tahun ini, persoalan-persoalan di bumi Indonesia sudah banyak sekali,” ujarnya dengan semangat.
BEM UMT juga merilis selebaran aksi yang berisi sembilan poin kritik terhadap dosa pemerintahan Jokowi, di antaranya:
1. Perampasan ruang hijau dan penyingkiran masyarakat adat.
2. Kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak hidupnya.
3. Pelanggengan impunitas, hukum hanya tajam ke bawah.
4. Komersialisasi, liberisasi, dan pendudukan sistem pendidikan.
5. Banyaknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di segala sektor.
6. Eksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) dan program solusi palsu untuk krisis iklim.
7. Perampasan hak-hak buruh, upah rendah, perampokan terhadap buruh lewat TAPERA, dan pengabaian keselamatan pekerja.
8. Pembajakan legislasi lewat undang-undang yang mempersempit demokrasi dan meningkatkan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
9. Militerisme dan militerisasi untuk pengamanan proyek para pengusaha.
Asrul juga menyinggung harapannya kepada presiden selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
“Harapan kita yang terbesar adalah presiden Prabowo tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau tidak melakukan hal-hal yang seperti Pak Jokowi lakukan,” ucap Asrul.
Dirinya menambahkan, BEM UMT dalam waktu dekat berencana menggelar aksi lanjutan di jalan, meskipun waktu pastinya belum bisa diumumkan.
“Kami mengajak mahasiswa untuk turut bergabung di barisan oposisi, sebab hampir seluruh partai telah berkoalisi. Hari ini hampir semua partai politik sudah berkoalisi, artinya demokrasi kita dalam ancaman karena tidak ada oposisi. Kalau oposisi sudah tidak ada, maka pos-pos oposisi yang mengisi mahasiswa dan masyarakat Indonesia,” tutup Asrul.
Tim Liputan:
- Dayat
- Tiara Ayu Dijaya
Penulis: Tiara Ayu Dijaya
Komentar
Posting Komentar