Tangerang, Jurnalistik UMT – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turun ke jalan dalam aksi yang bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar di kawasan Istana Negara pada Senin (17/2/2025). Aksi ini melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) serta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dimulai sejak sekira pukul 16.00 WIB, massa aksi membawa berbagai tuntutan yang menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, terutama terkait rencana pemangkasan anggaran pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan-kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk revisi UU Minerba, reforma agraria, dan efisiensi kabinet.
Vio, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), menegaskan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan adalah langkah mundur bagi kemajuan bangsa.
“Kita tahu bahwa tolak ukur kemajuan suatu bangsa itu pendidikan. Kalau anggarannya dipangkas, bagaimana Indonesia bisa maju? Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, tapi kalau kebijakan seperti ini diterapkan, yang ada justru Indonesia Cemas,” ujarnya saat ditemui di tengah aksi.
Dirinya juga menyoroti program makan bergizi gratis yang diusung pemerintah. Menurutnya, janji tersebut seharusnya direalisasikan dengan anggaran yang cukup, bukan dengan mengorbankan sektor lain apalagi pendidikan.
“Pendidikan jangan pernah diganggu gugat anggarannya. Mencerdaskan anak bangsa jangan sampai hanya sekadar retorika,” tambahnya.
Dalam aksi ini turut hadir Bapak Alfan, perwakilan dari Pimpinan Pusat Serikat Pemuda Islam, yang memberikan pesan kepada para mahasiswa agar tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Perlawanan terhadap ketidakadilan harus terus dilanjutkan. Jangan pernah mundur! Mahasiswa adalah garda pertahanan negara ini, jangan biarkan bangsa kita kembali dijajah oleh para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri,” tegasnya.
Aksi ini membawa 13 tuntutan, yang dibacakan oleh Jenderal Lapangan dari BEM SI, Bagas Wisnu. Adapun 13 tuntutan utama mahasiswa tersebut, di antaranya:
1. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah dan mendorong reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi UU Minerba yang membatasi kebebasan akademik.
4. Menghapuskan keterlibatan militer dalam sektor sipil.
5. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
6. Mencabut Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat.
7. Mengevaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Merealisasikan tunjangan kinerja dosen dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak penerbitan Perpu untuk pemberantasan korupsi.
10. Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai berpotensi menguatkan impunitas aparat.
11. Merombak kabinet dan menindak pejabat yang boros serta bermasalah.
12. Menolak revisi tata tertib DPR yang dianggap sewenang-wenang.
13. Melakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian.
Bagas juga menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan mahasiswa tidak direspons, gelombang aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, ini panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah tetap tuli terhadap tuntutan kami, maka kami akan terus bergerak!” pungkasnya.
Aksi berlangsung hingga malam hari dalam kondisi kondusif. Massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap dan menyerukan kepada seluruh mahasiswa serta masyarakat untuk tetap mengawal kebijakan pemerintah ke depan.
Tim Liputan:
- Fahmi Maulana Fajar
- Haerul Umam
- Tiara Ayu Dijaya
Penulis: Tiara Ayu Dijaya
Komentar
Posting Komentar