Maju ke Mana Indonesia Hari Ini?

 

Sumber Foto: indonesia.oxfam.org (Tiara Audina)

Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan, pertanyaan sederhana ini layak diajukan kembali, maju ke mana Indonesia hari ini?

Pemerintah terus menyampaikan berbagai capaian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, hingga pelaksanaan program-program sosial. Berbagai upaya tersebut diproyeksikan sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan Indonesia Emas 2045 telah menjadi arah pembangunan nasional yang terus digadang-gadangkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan tahun 2023 menyatakan bahwa bonus demografi dan meningkatnya kepercayaan dunia internasional merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Namun, di balik berbagai capaian itu, masih terdapat persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi, biaya hidup yang meningkat, lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif, serta ketidakpastian ekonomi menjadi kenyataan yang dihadapi banyak keluarga Indonesia.

Faisal Basri menyampaikan ceramah umum atau orasi ilmiah (lombokbarat.go.id)

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi senior Indonesia, Faisal Basri, kerap mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat daya beli masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Paradoks ini tergambar jelas dalam potret Badan Pusat Statistik (BPS), di mana pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I-2026 yang menyentuh angka 5,61% ternyata masih menyisakan angka pengangguran muda yang cukup tinggi di level 16,36%. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi.

Persoalan lain yang terus menjadi perhatian adalah konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Di berbagai daerah, masyarakat adat dan komunitas lokal masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Kehadiran industri pertambangan, perkebunan, maupun proyek pembangunan sering kali memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat. Berdasarkan data komparatif dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sektor perkebunan dan agribisnis tetap menjadi pemicu utama terjadinya sengketa lahan struktural di Indonesia dengan total 135 kasus sepanjang tahun 2025. Masalah utamanya bersumber dari perluasan lahan kelapa sawit, komoditas tebu, dan implementasi proyek pangan skala besar (food estate) KPA.

Sumber Foto: bappenas.go.id

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia, yang sejak lama menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pemikiran ini menjadi relevan ketika berbagai persoalan kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik lahan, dan berkurangnya ruang hidup masyarakat masih ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Emil berpesan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Krisis iklim dan rendahnya pembangunan manusia harus diatasi sebelum tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ujar Emil dalam wawancaranya pada (8/10/2021).

Di bidang pendidikan, perhatian publik belakangan banyak tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mendukung proses pembelajaran. Namun, program dengan skala anggaran yang besar tentu memerlukan pengawasan, evaluasi, dan transparansi agar pelaksanaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik.

Anies Baswedan saat menjabat sebagai Mendikbud era 2014-2016. (Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Pada saat yang sama, tantangan pendidikan Indonesia sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan gizi. Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan fasilitas belajar, serta mutu pembelajaran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, pernah menekankan bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya memastikan anak-anak dapat bersekolah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam diskusi Intelektual Muslim #2 bertajuk Pendidikan dalam Kerangka Keadilan Sosial pada Jumat (21/03/2025), Ia mengibaratkan pendidikan sebagai sebuah eskalator yang membawa individu ke jenjang lebih tinggi. Ia menekankan bahwa pendidikan harus tersedia di semua tempat agar dapat

berfungsi sebagai eskalator sosial yang mendorong tercapainya keadilan.

“Kalau pendidikan tidak tersedia di semua tempat, maka pendidikan tidak menjadi eskalator. Kalau pendidikan tidak menjadi eskalator, maka cita-cita keadilan sosial itu tidak akan pernah terpenuhi,” jelas Anies.

Selain persoalan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan, kualitas demokrasi juga menjadi perhatian masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah kerap menuai kritik karena dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara memadai. Sejumlah kalangan menilai bahwa proses penyusunan kebijakan harus lebih terbuka agar masyarakat dapat ikut memberikan masukan terhadap keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. 

Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik dan transparansi merupakan prinsip penting dalam pembentukan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga membantu memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemajuan sebuah bangsa tidak dapat ditentukan hanya melalui besarnya investasi, panjangnya jalan yang dibangun, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga harus dilihat dari kemampuan negara dalam menjaga daya beli masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjami partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Karena itu, pertanyaan mengenai arah pembangunan Indonesia tetap relevan untuk diajukan. Apakah pembangunan yang sedang berlangsung telah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan yang diambil telah memberi ruang bagi keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk terus dikemukakan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan angka-angka yang terlihat baik di atas kertas, tetapi juga menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari seberapa cepat negara ini tumbuh, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sebab tujuan akhir pembangunan bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, melainkan mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Penulis:

Hayatun Nufus

Hamdan Shulthoon A.

Redaktur: Tasha