Demo mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026). (Foto: Zaenal Abdurrani)
Jakarta — Tepat dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang kritik dan evaluasi meruap di ibu kota pada Selasa (20/10/2026). Rangkaian aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung secara bertahap sejak pagi hingga siang hari untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah di sektor lingkungan, ekonomi, hukum, serta pelayanan publik.
Rangkaian aksi diawali pada Selasa pagi oleh tim aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia. Para aktivis memanjat Monumen Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, lalu membentangkan dua spanduk raksasa berwarna kuning. Spanduk tersebut memuat pesan bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" serta "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" sebagai bentuk kritik atas respons pemerintah terhadap ancaman krisis iklim dan beban ekonomi rakyat.
Memasuki siang hari, gelombang protes berlanjut dengan kedatangan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lintas perguruan tinggi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa tersebut, massa mahasiswa membawa catatan evaluasi dengan mengusung lima tuntutan utama, yaitu penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional serta pencabutan izin korporasi perusak lingkungan, perbaikan tata kelola ekonomi nasional, perlindungan kebebasan sipil, penindakan tegas praktik korupsi, serta penurunan biaya pendidikan dan layanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. (Infobanknews, 20 Oktober 2026)
"Aksi pembentangan spanduk pagi ini di Bundaran HI adalah peringatan awal. Dalam dua tahun kepemimpinan ini, krisis iklim kian nyata terasa, sementara biaya hidup masyarakat terus meningkat. Pemerintah tidak boleh abai terhadap kelestarian lingkungan dan ketahanan hidup warga,” (Dikutip dari Siaran Pers Greenpeace Indonesia, 20 Oktober 2026).
"Kedatangan kami pada siang hari ini membawa lima tuntutan tegas. Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami menagih janji negara untuk menjamin kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta keterjangkauan biaya pendidikan dan layanan publik,” (Dikutip dari Pernyataan Seruan Aksi BEM SI / Aliansi Mahasiswa, 20 Oktober 2026).
Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga sore hari tersebut mendapat pengawalan dan pengaturan lalu lintas dari pihak kepolisian. Meskipun spanduk Greenpeace di Bundaran HI sempat ditertibkan oleh petugas gabungan pada pagi harinya, pesan evaluasi kritis dari kalangan organisasi lingkungan dan aliansi mahasiswa telah tersampaikan secara tegas. Gelombang aspirasi ini menjadi catatan penting bagi Kabinet Prabowo-Gibran dalam menentukan arah kebijakan publik pada sisa masa jabatannya.
Penulis: Tasha
Redaktur Pelaksana: Layla
Komentar
Posting Komentar